Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar

DPRD Kota Pematangsiantar menyetujui perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Penyimpangan Administrasi dan Dugaan Mark-up Pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19, dalam sidang itu diputskan perpanjangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar mengadakan rapat internal membicarakan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Penyimpangan Administrasi dan Dugaan Mark-up Pembelian Eks Rumah Singgah

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pematangsiantar Dugaan Penyimpangan Administrasi dan Dugaan Mark-up Pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19 melakukan kunjungan ke Badan Keuangan dan Aset Pemko Medan, Rabu

Menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan prosedur administrasi dan dugaan mark-up (pemahalan) harga terhadap pembelian lahan dan bangunan eks rumah singgah Covid-19, Tim Pansus DPRD Kota Pematangsiantar panggil

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga SH, hadiri Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama Infanteri TNI AD Gelombang III Tahun Anggaran 2025 di Rindam I/Bukit Barisan, Rabu (04/02/2026). Ia

Usai dua buah Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Insentif Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan diharmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kemenkum

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga SH, sambut baik kedatangan para penyandang disabilitas di ruang kerjanya, Rabu (04/02/2026). Ia terharu melihat kedatangan mereka serta turut berempati atas

Medan – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pematangsiantar mengenai dugaan penyimpangan dan mark up harga pembelian eks rumah Covid-19 melakukan konsultasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Selasa

 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pematangsiantar mengenai dugaan penyimpangan dan mark up harga pembelian eks rumah Covid-19 melakukan konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Medan, Jumat (30/1/2026),

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pematangsiantar mengenai dugaan penyimpangan dan mark up harga pembelian eks rumah Covid-19 melakukan konsultasi ke Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara,