Medan – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pematangsiantar mengenai dugaan penyimpangan dan mark up harga pembelian eks rumah Covid-19 melakukan konsultasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Selasa (3/2/2026). 

Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Ketua Pansus Tongam Pangaribuan menyampaikan maksud kedatangan Pansus untuk konsultasi mengenai mekanisme pengadaan lahan oleh pemerintah daerah. 

Tongam lalu menceritakan persoalan yang ada di Kota Siantar mengenai pembelian lahan seluas 2.400 meter persegi seharga Rp 14,5 miliar yang diduga ada penyimpangan dan mark up. 

Menurut Tongam ada beberapa hal yang patut dicermati dalam pembahasan tentang dugaan penyimpangan prosedur administrasi dan dugaan mark-up harga atas pembelian eks rumah singgah Covid-19 yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siantar Sitalasari tersebut. 

Sebagaimana fungsi pengawasan DPRD, Tongam mengatakan perlu pengawasan lebih lanjut untuk memastikan perlindungan terhadap APBD dari praktik KKN. 

Selain itu, ia juga menyebutkan selama proses penelusuran melalui Pansus agar menjadi objek pengawasan intensif karena adanya indikasi ketidakwajaran dalam nilai transaksi.

Karena itu, kata Tongam, Pansus perlu melakukan konsultasi ke Bapenda Medan untuk mendapat gambaran bagaimana sebenarnya mekanisme pengadaan lahan oleh pemerintah daerah sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku.  

Dalam konsultasi tersebut, Bapenda Medan menerangkan  pembelian lahan harus melalui mekanisme yang diatur sesuai undang-undang.

Sutan Partahi Siahaan, Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Medan menerangkan dalam proses pengadaan lahan, IMB dan PBB tidak menjadi syarat utama. 

Namun, kata Partahi, BPHTB menjadi syarat yang diminta oleh Badan Pertahanan Nasional dalam penentuan pengadaan lahan tersebut. 

Anggota Pansus yang hadir yakni Tongam Pangaribuan sebagai ketua (Nasdem), Wakil Ketua Anto Leo Saragih (PDIP) dan sebagai anggota yaitu Polma Sihombing (Demokrat), Chairuddin Lubis (Gerindra), Ramses Manurung (PAN), Andika Prayogi Sinaga (Hanura), dan Erwin Siahaan (PDIP).